Tampilkan postingan dengan label Wacana Dasar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wacana Dasar. Tampilkan semua postingan

Kamis, 04 Januari 2018

TEORI NEGARA

 Teori Negara
Wacana Dasar Basis UMY
            Berbicara tentang negara, maka akan banyak pendapat yang berbeda. Terutama jika pembahasan sudah menyangkut tentang untuk siapa sebenarnya negara hadir?. Oleh karena itu pembahasan negara saat ini merupakan kajian yang sangat penting, di keranakan rutinitas kita sehari-hari tidak bisa terlepas dari yang namanya negara. Kondisi negara terutama di bangsa ini menunjukkan kearah yang menyesatkan terutama negara tidak benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat. Cerminan dari tidak hadirnya negara untuk rakyat bisa kita lihat dari banyaknya kepentingan rakyat yang harus di kalahkan dengan kepentingan modal asing. Oleh karena itu pemahaman kita terhadap posisi negara yang sebenarnya, akan mengantar kita pada pemahaman bahwa negara tidak selamanya ada untuk kepentingan bersama. Berikut beberapa teori tentang negara tentang asal-usul lahirnya negara:
A.           Negara Absolut
Teori negara absolute dibangun atas dasar hipotesa negara harus memiliki kekuasaan yang besar dan tak terbatas. Kekuasaan negara yang besar ini di karenakan masyarakat sebelum ada negara yang masih terdiri dari kelompok dan klan hidup dengan kekacauan. Masyarakat masih hidup tanpa ada aturan, selalu terlibat dalam pertempuran semua melawan semua (Bellum Omnes contra omnes), ini terjadi karena setiap orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Karena itu masyarakat menjadi tidak tertib, sehingga negara dengan kekuasaan yang mutlak harus ada. Kenapa kekuasaan mutlak ini harus ada di karenakan hanya negara yang memiliki keinginan yang bisa menuntun masyarakat hidup dalam kedamaian. Negara merupakan representasi dari kepentingan umum yang akan mengendalikan kepentingan bebas setiap individu.

B.            Negara Konstitusional
Teori negara konstitusional bertolak belakang dari teori negara absolute yang memposisikan negara dengan kekuasaan mutlaknya. Teori negara ini cenderung melihat bahwa kekuasaan negara tidak boleh mutlak, karena sumber keadaulatan sebenarnya adalah rakyat, bukan negara dan bukan juga tuhan, karena itu rakyat harus berdaulat. Teori ini muncul karena kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, yang tidak terkontrol. Semangat untuk mengendalikan kekuasaan pertama kali muncul ketika Martin Luther melakukan kritik terhadap kekuasaan gereja yang tidak terkontrol. Luther menuduh bahwa gereja menyelenggarakan kekuasaanya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan gereja. Karena itu Luther juga mulai berbicara tentang hak untuk memberontak seandainya kaisar atau raja melanggar undang-undang. Pikiran-pikiran Luther juga didukung oleh kaum Monarco (Kaum pembantah raja). Salah satu persoalan yang sering mereka lontarkan adalah jika raja memiliki keabsahan kekuasaanya dari gereja dan kemudian raja melanggar kaidah hukum gereja dan gereja tetap merestuinya, haruskah raja dipatuhi ?
Serangan kaum monarco mendorong lahirnya teori tentang kontrak sosial. Menurut teori ini negara lahir dari adanya suatu perjanjian luhur antara rakyat, untuk melindungi hak milik, hak hidup, hak kebebasan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar. Selain itu Para pemikir tentang negara juga mulai memikirkan bagai mana membatasi kekuasaan negara. Salah satu upaya untuk membatasi kekuasaan negara adalah dengan membagi-bagi kekuasaan negara, maka kemudian lahirlah teori tentang Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Eksekutif Legislatif dan Yudikatif. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan ditangan satu orang atau satu lembaga.  
C.           Negara Etis
Teori negara yang ketiga adalah teori negara etis, disebut sebagai teori etis karena dalam teori ini negara dianggap mempunyai misi suci untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dan penindasan. Teori negara etis mengacu pada filsafat Hegelian tentang negara, Hegel mendukung pemberian kekuasaan yang besar pada negara. Argumentasinya didasarkan atas pertentangan antara kepentingan individu yang egoistis dengan kekuasaan umum yang mulia.
Bagi Hegel, sejarah umat manusia merupakan proses dari sebuah ide yang universal yang sedang berproses, dari sebuah ide yang kemudian merealisasikan dirinya menuju kesempurnaan. Sejarah manusia adalah rangkaian proses mewujukan ide universal tersebut. Ujung dari proses relisasi ide universal itu adalah terciptanya sebuah masyarakat yang ideal.
Negara menurut Hegel adalah penjelmaan dari ide universal tersebut, sedangkan individu merupakan representasi dari kepentingan yang particular dan sempit. Negara memperjuangkan kepentingan umum yang lebih besar yakni mewujudkan ide universal yang menjadi tujuan dari sejarah umat manusia. Negaralah yang akan menjadi agen sejarah untuk membantu manusia yang sekarang berproses menjadi manusia yang akan membentuk masyarakat yang sempurna dikemudian hari. Keinginan negara adalah keinginan umum untuk kebaikan semua orang karena itu negara harus dipatuhi. Untuk bisa dipatuhi negara harus memiliki kekuasaan yang besar. Karena itu menurut Hegel negara harus memiliki hak untuk memaksakan keinginanya kepada warga, sebab negara adalah wujud dari kemerdekaan rasional yang menyatakan dirinya dalam bentuk obyektif, karena itu negara ada di atas semua golongan masyarakat.
D.           Teori Negara Marxis-Leninisme
Dalam pandangan teori ini negara harus memiliki kekuasaan yang mutlak untuk dapat memaksakan kehendaknya kepada warga. Bentuk negara ideal adalah Diktator Proletar, tetapi bentuk ini bukanlah bentuk akhir yang di cita-citakan sebab cita-cita akhirnya adalah masyarakat tanpa negara.
Argumentasi yang dibangun Karl Marx adalah dengan melihat sejarah manusia yang merupakan proses pertentangan kelas. Dimana pada zaman feodal terjadi pertentangan antara kelas bangsawan dengan kelas petani, di zaman perbudakan terjadi pertentangan kelas antara pemilik budak dengan budaknya, dan di zaman kapitalisme terjadi pertentangan antara kelas pemilik modal dengan buruhnya. Pertentang kelas ini baru berhenti pada saat terciptanya masyarakat komunis dimana buruh berkuasa, dan pada masa inilah tidak ada lagi ekploitasi karena semua diatur bersama. Tidak ada lagi kepemilikan alat produksi secara pribadi baik individu atau kelompok masyarakat.
Dalam masyarakat komunis menurut Marx, kepemilikan modal oleh sekelompok orang dihapuskan. Modal dimiliki secara bersama oleh semua orang. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan antara buruh dan majikan karena semua orang adalah buruh sekaligus majikan. Inilah bentuk akhir perjalanan sejarah manusia, karena disinilah manusia merdeka.
Masyarakat komunis bagi kaum Marxis adalah akhir tujuan yang harus direalisasikan. Hegel bahwa Negaralah agen sejarah yang bisa merealisasikan ide universal, sedangkan kan Marxis melihat bahwa kaum buruh adalah agen sejarah yang akan membidani lahirnya masyarakat yang merdeka, bukan seperti yang dikatakan Hegel.
E.            Negara pluralis
Menurut teori pluralis negara adalah wahana tempat berkompetisinya kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu sistem politik yang demokratis dengan aturan main yang jelas dan di sepakati secara bersama merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kompetisi tersebut. Kekuasaan negara di pandang harus berada di tangan rakyat bukan di negara. Kekuasaan negara harus secara terus menerus dan teratur di kembalikan kepada rakyat dari waktu kewaktu secara berkala melalui mekanisme pemilihan umum. Adanya pemilihan umum ini maka secara teratur dan berkala pemegang kekuasaan negara di desak untuk mempertanggung jawabkan kebijakan-kebijakanya kepada masyarakat.
Kaum pluralis menolak memberikan kekuasaan secara mutlak kepada negara, karena kekuasaan yang mutlak pada negara akan mengakibatkan negara menjadi lemah karena tidak didukung oleh kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat.
Ø   Realitas Negara dan Perlunya Revolusi
Jika melihat negara dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan saat ini maka  akan sampai pada relitas bahwa negara tidak lagi hadir representasi dari kepentingan rakyat. Perang imperialis telah sangat mempercepat dan memperhebat proses perubahan dari kapitalisme monopoli sumber produksi menjadi kapitalisme monopoli-negara. Penindasan atas massa rakyat oleh negara, yang telah menjadi agen capitalisme internasional menjadi mengerikan lagi. Perselingkuhan kapitalisme internasional dengan negara yang menguasai aset-aset produksi ekonomi menyebabkan segala kebijakan dikendalikan untuk menjadi sumber akumulasi bagi pemilik modal. Imbas yang akan dirasakan adalah rakyat menjadi budak bagi kepentingan kapitalime. Ini terjadi dikarenakan negara bukan sebagai lembaga yang netral dan jauh dari kepentingan akan tetapi merupakan alat kelas untuk menindas kelas lainya.
Oleh karena itu untuk mengembalikan fungsi negara kepada asalnya, sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di perlukan sebuah perjuangan massa rakyat terdidik untuk merebut negara. karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ada beberapa persyarat yang harus dilakukan:
·                Pembentukan organisasi sebagai alat perjuangan
Persyaratan bagi berhasilnya perjuangan tentunya tidak terlepas dari alat perjuangan yang dimilikinya. Disinilah letak pentingya sebuah organisasi revolusioner yang mampu mengantar perjuangan rakyat merebut kekuasaan. Dengan adanya organisasi sebagai alat perjuangan maka perlawanan rakyat akan semakin massif di karenakan kader yang menjadi persyarat organisasi akan melakukan pendidikan politik di basis massa. Pendidikan politik ini penting agar massa rakyat benar-benar massa yang terpimpin dan terdidik yang akan membuat perjuangan tetap di garisnya.
·                Perebutan kekuasaan negara
Perebutan kekuasaan terhadap negara yang di lakukan oleh massa rakyat merupakan prasyarat yang tidak bisa dihindarkan. Negara selama ini hanya menjadi alat penindas bagi rakyat karena negara dengan kekuasaan dan sistem politiknya telah memaksa rakyat untuk patuh. Oleh karenaya dalam melakukan perjuangann maka massa rakyat yang terdidik harus menolak semua sistem politik yang jelas-jelas di angun oleh penguasa untuk melanggengkan pemerintahanya.
Perebutan kekuasaan oleh massa rakyat tentunya akan membuat sistem dan tatanan pemerintahan yang baru. Penguasaan alat produksi dan sumber-sumber ekonomi dan dikelolahnya sumber-sumber ini oleh negara akan membuat kesejahteraan rakyat menjadi suatu hal yang memungkinkan.
·                Perombakan satuan bersenjata (militer)
Pada dasarnya Engels mengembangkan konsep tentang kekuasan yang di sebut negara (kekuasaan yang muncul dari masyarakat tetapi menempatkan diri diatasnya dan lama-lama menjadi terpisah dari padanya). Kekuasaan ini menurut Engels terdiri dari atas badan-badan khusus berupa orang-orang yang di perlengkapi senjata (militer) yang mempunyai peralatan berupa penjara dan senjata.
Sehingga jelaslah bahwa militer pada awalnya tercipta dari masyarkat akan tetapi mempunyai kedudukan di atasnya karena mempunyai fungsi perlindungan, akan tetapi dalam perjalanya pasukan khusus ini terpisah dari dari masyarakat dan berdiri sendiri dan menjadi kesatuan sebagai pelindung kaum berkuasa (borjuis)
Oleh karena itu perlu adanya perombakan fungsi dari satuan militer ini agar tidak lagi menjadi penjaga kepentingan aset-aset kapitalisme internasional. Jika melihat konteks awal terciptanya militer yang bagian dari masyarakat akan tetapi mempunyai peran istimewa sebagai penjaga keamanan masyarakat ia berada maka tentunya militer harus berfungsi sebagai penjaga keamanan wilayah (territorial) dari gangguan pihak luar.
·                Perubahan produk hukum lama
Negara pada saat di kuasai oleh kelas tertentu dan dengan segala instrument yang dimilikinya telah minciptakan tata nilai yang berpihak kepada kelas berkuasa dan kapitalisme internasional. penciptaan produk hukum ini dilakukan oleh kekuasaan lama untuk mengaburkan kenyataan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan seolah-olah demi kepentingan umum. Oleh karena itu Setelah penguasaan negara oleh rakyat dan ditegakkanya kedaulatan rakyat maka perlu adanya perombakan terhadap produk atau tata nilai yang di bangun penguasa untuk melegalkan kepentinganya. Aturan baru di buat untuk menghancurkan aturan hukum lama dan mengembalikan tata nilai dan norma kembali kefungsinnya menjadi produk hukum yang melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Berbareng Bergerak Merebut Kedaulatan
Wujudkan Demokrasi Tuntaskan Revolusi
Bersatu Kita Menggempu
Bercerai Kita Menghimpun


Share:

Selasa, 02 Januari 2018

SIFAT-SIFAT DASAR SISTEM KAPITALISME

Sifat-Sifat Dasar Sistem Kapitalisme Sebuah Catatan

Dalam sebuah perjuangan, kita harus tahu siapa kawan dan siapa lawan. Musuh kita adalah kapitalisme. Tetapi apakah kapitalisme itu? Jawabannya mungkin tampak sederhana. Kapitalisme bukankah sebuah sistem dimana sejumlah individu yang kaya memiliki pabrik-prabrik dan perusahaan lainnya? Bukankah para kapitalis ini bersaing pada sebuah pasar bebas, tanpa perencanaan yang terpusat, dengan hasil bahwa sistem perekonomian sering jadi kacau dan acapkali mengalami krisis? Jawaban untuk menghindari keadaan seperti itu juga tampaknya jelas, ialah menyita industri dari para individu itu (nasionalisasi), dan membiarkan negara untuk merencanakan ekonominya.

Menurut kebanyakan orang yang berhaluan kiri, hal-hal diatas dianggap merupakan inti dari ajaran Marxisme. Tetapi dewasa ini permasalahan-permasalahan diatas tidak dapat dilihat sesederhana itu. Pada satu sisi, banyak perusahaan di bawah sistim kapitalis dewasa ini tidak lagi dikontrol oleh para individu. Secara formal perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh para pemegang saham, tapi kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang masih dijalankan oleh para pejabat perusahaan. Sedangkan bentuk perusahaan-perusahaan lainnya adalah perusahaan negara seperti BUMN. Namun kaum buruh juga dieksploitasi dalam perusahaan tersebut.

Di sisi yang lain, masyarakat yang telah meninggalkan kepemilikan swasta dan memilih rencana-rencana ekonomi yang terpusat tidak tampak menarik lagi saat ini. Negara-negara seperti di bekas Uni Soviet telah menteror kelas buruhnya, sedangkan para birokrat yang mengelola pabrik-pabrik. Dan pada akhirnya masyarakat itu juga mengalami krisis ekonomi dan politik.

Saat ini Cina mencoba mengambil alih beberapa aspek pasar bebas ke dalam kebijakan ekonomi mereka, karena takut tidak mampu untuk tetap bersaing dengan negara-negara kapitalis barat.

Jadi keseluruhan arti kapitalisme dan sosialisme, dan perbedaan-perbedaan diantara kedua sistem itu, perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dewasa ini.

Disini, ide-ide Karl Marx sangatlah penting. Dia sama sekali tidak menganggap kepemilikan alat-alat produksi oleh individu swasta merupakan masalah utama kapitalisme. Yang ia tolak adalah sebuah situasi dimana alat produksi dikontrol oleh minoritas -- dalam berbagai bentuk -- untuk mengeksploitasi mayoritas.

Eksploitasi semacam ini mengambil bentuk dalam hubungan sosial di tempat kerja. Yakni para pekerja yang tidak memiliki perangkat produksi, dan tidak memiliki komoditi untuk dijual sehingga mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk gaji (wage labour system). Ini berarti mereka tidak memiliki kontrol dari hasil kerjanya. Dalam sebuah sistem ekonomi seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk merencanakan perekonomian demi kepentingan masyarakat luas.

Justru sebaliknya, setiap kapitalis akan didorong oleh kompetisi untuk membangun usaha dengan mengorbankan orang lain. Seperti yang dikatakan Marx, 'Akumulasi! Akumulasi! itu adalah nabi-nabi baginya'. Ini berarti yang kuat memakan yang lemah, dan sistemnya akan turun secara drastis sampai mengalami krisis ekonomi.      

Marx, menyebut kondisi seperti ini keterasingan (atau alienasi) pekerja, dan salah satu slogannya yang sangat terkenal adalah 'penghapusan sistem wage labour". Di dunia moderen, modal memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di mancanegara terjadi swastanisasi perusahaan-perusahan milik negara. Negara-negara lain seperti Swedia atau Italia masih memiliki sektor negara yang besar, sedangkan di Cina dan Kuba perencanaan ekonominya masih dilakukan secara terpusat.

Tetapi di semua negara itu analisa fundamental Marx masih sangat relevan. Alat-alat produksi masih dikontrol oleh minoritas -- meskipun komposisinya sangat bermacam-macam dari para pengusaha individu melalui sektor swasta dan birokrat yang bekerja di sektor publik.

Para pekerja menjual tenaga mereka untuk mendapatkan gaji, dan tidak memiliki kontrol terhadap proses produksi atau barang-barang yang mereka hasilkan. Produksi dilaksanakan dengan jalan kompetisi, baik dalam skop kecil, persaingan antar perusahaan maupun dalam skop besar atau nasional, antar negara, yang dipimpin oleh aparatus negara.

Kompetisi antar negara juga memiliki bentuk yang lain yaitu kompetisi militer. Bekas negara Uni Soviet selalu mendorong ekonominya berjalan secara efisien, karena harus bersaing dengan Amerika Serikat dalam hal persenjataan. Kaum buruh di Uni Soviet dihisap oleh birokrasi yang tengah berkuasa guna kompetisi militer tersebut. Kami menyebut bentuk ekonomi yang dijalankan oleh rezim Soviet itu "Kapitalisme Negara".

Apapun bentuk kompetisi itu, hasilnya selalu sama: "Akumulasi! Akumulasi! itulah nabi-nabinya!" Sedangkan para pekerja adalah korbannya. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jawabannya ada pada sistem sosialis yang sejati, yang berarti pekerja sendiri yang harus mengontrol proses produksi, dan memproduksi untuk kebutuhan manusia, bukan untuk kebutuhan kompetisi.

Kontrol pekerja terhadap produksi -- yang berkaitan erat dengan kontrol mereka secara demokratis terhadap negara -- dapat diterapkan di sebuah negara secara sementara. Namun seperti yang kita lihat, tekanan kompetisi berlangsung secara internasional. Maka untuk jangka panjang, sosialisme mesti diciptakan di tingkat internasional.


Ayo lawan....! ! !
Share:

Rabu, 31 Mei 2017

MANAJEMEN AKSI UNTUK PARA PEJUANG HAK RAKYAT


MANAJEMEN AKSI
AKSI MASSA SATU LANGKAH PASTI MENUJU PEMBEBASAN NASIONAL
*Tidak ada teori yang revolusioner tanpa gerak revolusioner*

A.          Pengantar
Manusia dilahirkan oleh sejarah untuk itu manusia adalah aktor sejarah dan massa adalah penggerak sejarah, suatu ungkapan yang menandakan bahwa manusia tidak dilahirkan untuk merefleksikan dunia akan tetapi untuk merubah dunia. Mewujudkan perubahan di muka bumi dengan suatu keyakinan yang berangkat atas dasar realitas yang tidak berpihak atau berlangsungnya penindasan dan penghisapan.
Penindasan di muka bumi tetap setia dalam memproduksi ketidakadilan dan melakukan penghisapan, penindasan terhadap massa rayat, melalui sistem kapitalisme yang sangat sistematis yang terus berlangsung memasuki seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Sistem kapitalisme merupakan sebuah sistem yang hidup dari penindasan terhadap massa rakyat, tidak ada massa rakyat tertindas maka kapitalisme pun tidak ada, mengapa demikian? Karena kapitalisme memeras tenaga manusia dengan menjadikan manusia sebagai mesin pemenuhan akumulasi modal untuk keberlangsungan hidupnya (kapitalisme).
Dengan demikian kapitalisme mengakibatkan penindasan dan merusak seluruh tatanan kehidupan, sebab pandangan dan cita-cita kapitalisme tidak lain adalah mewujudkan kepentingan akumulasi modal sebanyak-banyaknya dan kepentingan untuk mempertahankan sistem penghisapan di muka bumi ini.
Gambaran realitas obyektif yang terjadi merupakan pijakan untuk menanamkan iman perubahan yang kemudian harus termanefestasi dalam bentuk gerak perjuangan revolusioner. Sebab ini adalah Keharusan tak dapat ditunda, sebagai konsekuensi dialetika sejarah di muka bumi ini dengan adanya penindasan terhadap massa rakyat yang terus berlangsung.
Ketika muncul keyakinan atas perubahan, maka akan disusul oleh gerak untuk memenuhi syarat perubahan yakni massa terdidik yang sadar akan perubahan dan turut serta membangun kekuatan massa. Barang siapa tidak sadar akan kebutuhan ini maka bukanlah seorang yang sadar sesadar-sadarnya akan penindasan dimuka bumi ini.  Karena dengan menyadarkan diri kepada massa, barulah akan terwujud pembebasan nasional. 
Pengantar diatas mudah-mudahan memunculkan gagasan lebih kreatif untuk menjawab kebutuhan massa rakyat tertindas dan terwujudnya pembebasan nasional tanpa penindasan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit cara atau bentuk–bentuk perjuangan terdidik bagi massa untuk tetap bersandar dan setia bersama massa rakyat tertindas, yakni Manejemen Aksi, sebab ini akan menjadi kebutuhan bagi pekerja revolusioner untuk mengkampanyekan gagasan perjuangan dan bahkan  yang sudah melakukan pendidikan massa. Satu ungkapan nafas perlawanan “Mendidik Penguasa Dengan Perlawanan, Mendidik Massa Dengan Pergerakan” “Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Terhadap Kemunafikan, Mendiamkan Atau Membiarkan Kesalahan Merupakan Kejahatan”
B.          Pengertian Manejemen Aksi
Sebelum lebih jauh kita berbicara manejemen aksi terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud managjemen aksi? Pada dasarnya manajemen aksi terdiri dari dua kata, yaitu;  Manajemen dan Aksi. Menejemen adalah proses mengatur dan mengelolah sesuatu agar mendapatkan hasil lebih baik. Aksi adalah suatu tindakan atau gerakan. Dari penjelasan singkat diatas dapat di tarik pemahaman bagi kita yang ingin melakukan perubahan, maka manejemen aksi adalah usaha mengatur gerak perjuangan menuju keberhasilan sesuai dengan apa yang menjadi targetan dan tujuan perjuangan. Atau tindakan atau gerakan yang dikelolah atau diurus denganb baik, rapi, terencana dan tidak sporadis.
Sebagai gerakan perjuangan, dalam melakukan aksi perjuangan tugas seorang revolusioner harus lebih jelas dalam mengatur srategi-taktik perjuangan dan terus menyatu dengan massa rakyat dan menempatkan massa sebagai jalan yang benar untuk mencapai pembebasan nasional (keadilan sosial) agar tidak mudah dipatahkan musuh, oleh karena itu bentuk aksi massa harus di kelolah lebih baik dan dilakukan  secara tersistematis sampai tujuan tercapai, karena kejayaan suatu perjuangan sebagian besar tergantung pada kecakapan dalam berjuang mengejar maksud yang suci dan tinggi. Kebutuhan strategi-taktik sebagi motor penggerak perjuangan tidak dapat dilupakan agar dapat lebih selaras dengan kebutuhan perjuangan. 
Terdapat berbagai macam aksi perjuangan yang dapat kita lakukan namun harus berdasarkan strategi dan taktik, karena kewajiban menjalankan kerja perjuangan dengan metode taktik dapat menujang keberhasilan. Taktik merupakan acuan kapan melakukan kerja. Taktik kapan saja boleh berganti akan tetapi tetap pada jalan strategi perjuangan. Jadi taktik tidak boleh lepas dari tujuan perjuangan.

C.          Bentuk – bentuk aksi perjuangan.
   Aksi perjuangan terbagi dalam dua bentuk yaitu; Aksi Informasi dan aksi Massa. Aksi informasi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberi informasi terhadap banyak rakyat. Sedangkan aksi massa adalah tindakan atau gerakan yang menjadikan massa sebagai subjek dari perjuangan, bukan objek. Dalam hal ini, massa disertakan dalam aksi perjuangan dengan tujuan untuk menimbulkan kesadaran.

D.          Bentuk-bentuk aksi informasi:
a.       Aksi pemogokan yaitu aksi yang dilakukan dengan tingkat pembedaan  yang semestinya berjalan, agar tuntutan rakyat diperhatikan dan dipenuhi oleh yang dituntut. Misalnya: pemogokan buruh secara massal untuk menuntut kenaikan gaji atau penurunan jam kerja dan lain sebainya.
b.      Demonstrasi yaitu; aksi yang dilakukan oleh banyak orang denan cara turun ke jalan dengan meneriakkan tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat atau menindas rakyat.
c.       Penyebaran agitasi dan propaganda (selebaran, press release dll) adalah tulisan yang menjelaskan suatu isu secara gamblang , jelas, padat untuk dibagikan kepada rakyat secara langsung pada saat aksi agar rayat mengerti dan memahami isu yang sedang dibawa oleh mahasiswa. Isu yang dibawa harus dikemas dengan sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh rakayt.
d.      Sabotase yaitu: aksi yang dilakukan dengan cara mengambil alih suatu pekerjaan orang lain, agar tuntutannya terpenuhi. Misalnya; Mensabotase gedung stasiun televisi dan lain-lain
e.       Aksi imformasi dapat dilakukan dengan menggunakan Spanduk, dengan menuliskan imformasi secara singkat, padat dan mudah dimengerti. Kemudian dipasangkan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh banyak orang.
f.       Selain Spanduk, aksi juga dilakukan dengan memasangkan Pamflet yang bertulisan tentang isu yang diangkat secara singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, kemudian ditempelkan di tempat publik atau papan info.
Bentuk aksi perjuangan dapat saja berubah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lapangan, tinggal bagaimana mengelolah aksi perjuangan dapat mencapai keberhasilan. Namun harus di perhatikan bahwa aksi perjuangan tidak dapat di terima apabila bentuk perjuangan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perjuangan, perjuangan tetap harus memiliki nafas kerakyatan dan pembebasan.
              Aksi perjuangan yang sering dilakukan bagi kawan revolusioner pada saat dihadapkan oleh pilihan rezim fasime atau bersifat otoriter absolut maka aksi massa adalah jawaban sebab sejarah membuktikan rezim tidak pernah mau berbaik hati untuk melakukan perubahan malahan sering menggunakan alat represif untuk menggagalkan perubahan, oleh karena itu tidak ada cara lain ketika penguasa rezim otoriter di didik dengan perlawanan massa dan sekaligus alat penyadaran bagi rakyat belum tersadarkan.

E.          Tahapan Untuk Melakukan Aksi
Ada beberapa tahap dalam melakukan aksi sehingga aksi ini dapat memenuhi targetan dan terlebih dahulu dilakukan planning atau perencanaan serapi mungkin, mulai dari melakukan pembacaan realitas obyektif, mengumpulkan issue-isue hingga mekanisme aksi di pastikan dalam planning. Bagian–bagian yang harus di penuhi yaitu:

a)  Planning
1.    Pembacaan situasi (Diskusi atau rapat). Tahapan ini dilakukan oleh dua atau banyak orang, baik anggota organisasi atau rakyat guna membahas situasi yang sedang berkembang baik nasional maupun daerah, seperti tragedi penggusuran tanah petani, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya
2.    Penentuan Issue. Setelah melakukan pemcaan terhadap situasi yang berkembang, selanjutnya melakukan penentuan issu. Dalam hal ini, isu-isu yang telah dirapatkan kemduian dikerucutkan atau dispesifikasikan guna menentukan sikap terhadap isu mana yang mau diangkat dalam aksi.
3.    Pilihan Aksi. Setelah melakukan penentuan terhadap isu yang mau diangkat, kemudian melakukan penentuan bentuk aksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Aksi masa maupun dan aksi informasi tidak harus terpisah, justru bisa digabung, seperti aksi masa sambil membagikan selebaran atau press release.
4.    Konsolidasi Demokratik. Dilakukan untuk mencari dan memperluas dukungan serta jaringan agar gerakan perubahan menyatukan diri dalam satu aksi perjuangan.
5.    Rapat Tenknis Lapangan (Teklap). Rapat teknis lapangan dilakungan guna untuk membahas proses berjalannya aksi, misalnya pembagian kerja dan lainnya sebagainya. Bila aksi bersifat gabungan maka rapat akan dihadiri oleh beberapa perwakilan baik dari organisasi maupun kampus.

Terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat teknis lapangan (teklap), antara lain;
a.    Target yang ingin dicapai. Setiap aksi yang dilakukan ingin mencapai tujuan, tentunya agenda aksi memiliki targetan max dan min program. Hal ini sangat penting karena aksi tetap harus berkelanjutan terus menerus sampai tujuan benar-benar tercapai. Memblow up isu yang diangkat ke media sosial agar menjadi isu internasional adalah salah satu contoh target aksi.
b.    Space. Tempat harus menjadi bacaan utama sejauh mana aksi ini dapat mencapai massa ketika melakukan penyadaran massa, maka tempat harus strategis. Tempat aksi yang akan dituju. Misalnya, Kampus, Gedung DPR dan lain sebagainya.
c.    Titik Kumpul. Jika masa aksi terdiri dari berbagai macam organ atau kampus, maka diperlukan titik kumpul atau tempat yang dijadikan sebagai pertemuan antar masa aksi sebelum aksi dimulai.
d.   Waktu. Menentukan kapan aksi akan dilaksanakan dan jam berapa masa aksi mulai kumpul di titik kumpul kemudian jam berapa aksi akan dimulai.
e.    Skenario Aksi atau Flow. Skenario menjadi hal penting sebagai acuan jalannya acara aksi yang sesuai dengan planning, agar dapat menghindarkan pada hal yang tak terduga. Misalnya; cara aksi konvoi atau long march.
f.     Pola Aksi. Pola aksi terdiri dari dua macam yaitu. Pola Dinamis dan Statis. Dimanis berarti: asksi yang dilakukan tidak hanya diam di tempat tertentu (bergerak). Sedangkan Statis berarti: kebalikan dari pola dinamis. Misalnya; mimbar bebas di kampus. Aksi dinamin dan Statis bersifat tertutup dan terbuka. Tertutup berarti: aksi yang tidak diikuiti oleh masa dari organisasi lain, atau aksi yang diikuiti oleh masa internal organsisasi. Segangkan terbuka berarti:  aksi yang diikuiti oleh orang lain selain anggota organisasi, atau aksi yang bersifat terbuka untuk umum.
g.    Estimasi massa. Perhitungan jumalh masa dari tiap organ atau perwakilan kampus.
h.   Pembagian kerja. Pembuatan struktur sementara yang bertugas dalam pelaksaan aksi. Struktur ini hanya berfungsi saat berlangsungnya aksi.

b)  Perangkat Aksi.
1)   Jenderal Lapangan (Jenlap). Jenlap merupakan pengambil posisi tertinggi di lapangan. Ia tidak bisa melakukan komunikasi dengan massa aksi lain selain kurirnya saja. Ia juga tidak boleh diketahui banyak orang selain struktur aksi sementara.
2)   Komandan Lapangan (Danlap). Danlap adalah pelaksan kebijakan yang diperintahkan oleh Jenderal Lapangan yang bertugas sebagai komando untuk defisi di lapangan.
3)   Wakil Komandan Lapangan (Wadanlap). Wadanpap bertugas untuk membantu danlap di lapangan.
4)   Devisi.
a) Devisi Dinamisator Lapangan (Dinlap). Devisi Dinlap bertugas untuk mendinamisir massa aksi agar tetap semangat dan mengatur jalannya orasi di lapangan.
b)    Divisi Asisten Teritorial (Aster). Bertugas sebagai penjaga barisan masa agar tidak lepas atau keluar dari barisan aksi.
c)    Devisi Sweeper. Bertugas untuk mengorganisir masa yang berada di luar barisan aksi agar kembali ke barisan, serta menyisir massa yang tertinggal setelah aksi selesai dilakukan. Sehingga  Divisi sweeper biasanya pulang paling terakhir sampai di basecapm.
d)  Devisi Secreat Security (DSS). Bertugas untuk melindungi posisi tertinggi di lapangan yaitu Jenderal Lapangan dan Komandan Lapangan. Selain itu, divisi ini juga bertugas untuk mencari informasi mengenai inteligen yang berada di aski massa. Sehingga sering disebut sebagai devisi Kontra Inteligen. Posisinya tidak boleh diketahui oleh banyak orang.
e)   Devisi Hubunga Masyarakat (Humas). Bertugas untuk menyatakan sikap aksi secara tertulis dan mensosialisasikan kepada pers atau wartawan.
f)     Devisi Negosiator (Lobbying). Devisi ini berperan sebagai negosiator aksi yang melakukan lobby atau negosiasi dengan aparat  yang menghadang, maupun aksi organisasi lain yang melakukan aksi pada waktu bersamaan dan memiliki issu yang sama.
g) Devisi Kurir. Bertugas sebagai devisi penyambung lidah yang bertugas menyampaikan pesan informasi dari Jenderal Lapangan ke Komandan Lapangan yang kemudian disampaikan lagi oleh Komandan Lapangan ke setiap kordinator devisi.
h)   Devisi Advokasi non-litigasi. Bertugas untuk melakukan pembelaan non-hukum jika massa aksi ditangkap oleh aparat dengan berdasarkan pemgumpulan bukti di lapangan, dan menghubungi pengacara.

c)    Evaluasi.
Setiap melakukan aksi hal yang tidak dapat dilewatkan adalah evaluasi agar lebih mudah mengetahui kekurangan aksi dan lebih mudah memberikan rekomendasi atau planning kedepannya.






Share:

Total Pageviews

Theme Support