A. Latar belakang
Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 399.800 jiwa. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Di lihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam.
Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan Mazhab Syafii, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang.
Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara, UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui suatu perjanjian tahun 1888-1983. Meskipun pencanangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana “Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu sejak berdirinya kerajaan Brunei
B. Politik Luar Negeri Brunei Darrusalam.
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap seagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta kepala pemerintahan Brunei. Sejak tahun 1986, diversifikasi dijadikan sebagai kebijakan politik luar negeri Brunei Darussalam. Istilah diversifikasi adalah usaha penganekaragaman product. Seperti berikut Pemerintah Brunei telah berupaya untuk mendiversifikasi ekonominya dari produksi hulu minyak dan gas. Prioritas untuk diversifikasi meliputi produksi pangan domestik, nilai tambah industri menggunakan sumber daya lokal (pasir silika dan tanah liat, stok ikan dan kayu hutan) dan ekowisata. Selama bertahun-tahun sektor baru ditambahkan ke sektor-sektor prioritas untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah telah mengintensifkan upaya diversifikasi ekonomi dengan mempromosikan industri petrokimia, pariwisata, jasa keuangan, dan pengembangan produk halal. Sebagai bagian dari strategi diversifikasi investasi di bidang pertanian ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pada bulan Juli 2009, Sultan Bolkiah meresmikan panen Beras Laila - varietas padi produksi Brunei, yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan negara. Selama bulan yang sama, Brunei meluncurkan merek internasional halal yang dikembangkan oleh Departemen Perindustrian dan Sumberdaya Primer, yang akan membangun reputasi Brunei kepatuhan terhadap norma-norma Islam dalam pengolahan makanan. Pemerintah juga menyediakan sejumlah insentif pajak untuk merangsang investasi sektor swasta. Insentif investasi mencakup pembebasan pajak korporasi sebesar 30 persen, pembebasan pajak atas bea impor pada pabrik, mesin, dan peralatan; pembebasan pajak atas bahan baku impor tidak tersedia atau diproduksi di Brunei yang ditujukan untuk produksi perintis. Dengan diversifikasi ekonomi, diharapkan pembangunan Brunei akan berkelanjutan dan dengan demikian diharapkan upaya memberikan perhatian atas kesejahteraan rakyat juga akan terus terjaga.
C. Poilitik Luar Negeri Brunei dan Indonesia
Awal dibukanya hubungan diplomatik Brunei-Indonesia secara tidak sengaja dibentuk oleh saling kunjung secara tidak resmi pada tahun 1981 yang dilakukan oleh kedua Negara. Sejak pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang dengan baik di segala bidang. Brunei memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Bandar Seri Begawan. Meskipun tidak berbagi perbatasan darat secara langsung, Indonesia dan Brunei berbagi pulau Kalimantan. Kedua negara baik Brunei maupun Indonesia memiliki banyak kesamaan ciri-ciri karakteristik umum, ini termasuk bingkai acuan umum dalam sejarah, budaya dan agama. Bahasa nasional kedua negara; Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berkaitan erat. Mayoritas penduduk kedua negara itu dari keturunan Austronesia atau dari ras Melayu, dengan yang signifikan adalah kebudayaan Melayu yang dibagi antara mereka. Kedua negara ini termasuk sebagai negara-negara mayoritas Muslim, anggota ASEAN dan APEC, dan juga anggota Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Brunei telah menjadi destinasi populer untuk mencari pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Pada 31 Agustus 2012, terdapat sekitar 53.000 warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Brunei. Selanjutnya dalam bidang Perdagangan bilateral di tahun 2011 mencapai sekitar 1,1 milyar dolar AS (sekitar 14 trilyun rupiah). Pada 2011 terdapat sekitar 3.500 produk Indonesia di Brunei. Berkaitan dengan program diversifikasi Brunei, kedua negara berencana mengeratkan kerja sama di bidang perikanan, kelautan, dan kesehatan.
Dalam makalah ini kami menekankan pada hubungan antara Brunei dan Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Berikut penjelasan lebih jelasnya
- Kerjasama di bidang Ekonomi dan perdagangan.
Hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara cenderung mengalami peningkatan, meskipun neraca perdagangan masih surplus untuk Brunei karena Indonesia mengimpor minyak dari Brunei dalam nilai yang besar. Data statistik perdagangan luar negeri Brunei Darussalam menunjukkan bahwa selama tahun 2010, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Brunei sebesar B$ 928.960.000, yang terdiri dari nilai ekspor Brunei ke Indonesia B$ 859.940.000 dan nilai ekspor Indonesia ke Brunei B$ 69.020.000. Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai perdagangan bilateral kedua negara tercatat B$ 1.207.360.000 (tahun 2009) dan B$ 3.084.300.000 (tahun 2008). Nilai perdagangan bilateral tahun 2008 tersebut merupakan peningkatan dari nilai perdagangan tahun sebelumnya sebesar B$ 2.885.530.000 (persentase peningkatan sebesar 6.8 %).
NEGARA
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
Indonesia
|
73.770.000
|
93.090.000
|
97.120.000
|
84.230.000
|
69.020.000
|
Brunei Darussalam
|
2.405.220.000
|
2.792.440.000
|
2.987.180.000
|
1.123.130.000
|
859.940.000
|
Total
|
2.478.990.000
|
2.885.530.000
|
3.084.300.000
|
1.207.360.000
|
928.960.000
|
Sumber: Department of Economic Planning and Development at the Prime Minister’s
Komoditi ekspor Indonesia ke Brunei meliputi mie instan, makanan bayi, minuman ringan, jamu tradisional, kosmetik, obat-obatan, alat-alat listrik dan elektronik, tekstil, garmen, furniture, water dispenser, bahan bangunan, peralatan olahraga, rokok, VCD/DVD lagu dan film, produk teknologi perminyakan, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, seperti Toyota Kijang, Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu, dan lain-lain. Komoditi ekspor Brunei ke Indonesia adalah minyak mentah, transport equipment, cashed head petroleum, dan mesin-mesin. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan dari jumlah jenis produk Indonesia yang diperdagangkan di pasar Brunei. Pada tahun 2003 tercatat 653 jenis, meningkat menjadi 1,050 jenis pada tahun 2008, dan 1,261 jenis pada tahun 2010.
D. Isu Terkini.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Nurul Iman, pemerintah Indonesia dan Brunei sepakat meningkatkan kerja sama antara 2 negara yang telah terjalin baik selama ini. Menyambung dengan apa yang dikatakan presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa kedua negara serumpun sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Hasil pertemuan antara lain kedua negara sepakat meningkatkan hubungan kerja sama bidang ketenagakerjaan dan people to people contact.
E. Kesimpulan
Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya berjumlah 399.800 jiwa. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Berlandaskan hukum islam sebagai asas dalam pembuatan keputusan didalam negeri. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Sejak tahun 1986, diversifikasi dijadikan sebagai kebijakan politik luar negeri Brunei Darussalam. Istilah diversifikasi adalah usaha penganekaragaman product. Seperti berikut Pemerintah Brunei telah berupaya untuk mendiversifikasi ekonominya dari produksi hulu minyak dan gas. Kemudian pada tahun 1984 pasca kemerdekaan Brunei menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Hubungan ini lebih ditekankan pada kerjasama bidang ekonomi yang terjalin hingga saat ini. Perkembangan terkininya adalah hubungan Brunei-Indonesia tidak hanya di fokuskan pada bidang ekonomi namun juga akan difokuskan pada bidang ketenagakerjaan.
Sumber
http://www.nationsonline.org/oneworld/brunei.htm.
0 Comment:
Posting Komentar
Monggo, Jika Anda Ingin Komentar, Tapi Tolong Gunakan Bahasa Yang Sopan.
Monggo, Jika Anda Ingin Kritik, Tapi Tolong Kritik Yang Membangun.